Jerman Akan Denda Facebook Terkait Berita Hoax

Jerman Akan Denda Facebook Terkait Berita Hoax

Jerman masih belum yakin dengan program terbaru Facebook untuk mengatasi banyak berita hoax atau berita yang tidak benar yang beredar di situs media sosial tersebut. Sebelumnya Facebook mengumumkan bahwa mereka mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga FactCheck.org pada awal minggu kemarin.

Facebook kini akan menghadapi kemungkinan denda yang sangat besar dari setiap informasi yang tidak benar yang beredar di media sosial tersebut. Kementrian Keadilan di Jerman baru saja mengusulkan peraturan baru yang akan memberikan denda sebesar 500.000 Euro atau sekitar Rp6,9 milyar jika Facebook gagal untuk menghapus pesan yang berisi hate speech atau berita hoax. Tidak hanya untuk Facebook, jika jadi peraturan ini juga akan berlaku untuk semua media sosial lainnya.

Pemerintah Jerman membuat langkah-langkah termasuk memaksa perusahaan media sosial agar membuat saluran khusus untuk pendaftaran pengaduan, dan mempublikasikan jumlah pengaduan yang mereka terima dan untuk menyewa ahli hukum untuk melaksanakan penghapusan konten.

Jika perusahaan media sosial gagal memenuhi persyaratan hukum tersebut, maka mereka bisa terkena denda yang dihitung berdasarkan pendapatan tahunan secara global. Atau menghadapi denda on-the-spot hingga 500.000 Euro, jika mereka gagal menghapus posting yang melanggar hukum hate speach di Jerman dalam waktu 24 jam.

Kekhawatiran atas kekuatan media sosial untuk menjalankan narasi populis dan meningkatkan teori konspirasi meningkat tajam setelah pemilihan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa dan pemilu presiden Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trumps pada bulan November kemarin. Para politisi di Eropa sangat cemas menjelang pemilu di Perancis dan Jerman yang akan diadakan tahun 2017 mendatang.

Di Jerman, merupakan salah satu negara yang memiliki undang-undang yang paling ketat mengenai hate speach, termasuk kurungan penjara bagi mereka yang menolak mengenai Holocaust dan penghasutan kebencian terhadap kelompok minoritas.

Di tahun 2015 kemarin, Menteri Keadilan Jerman, Heiko Maas, telah bertemu dengan perwakilan dari Google, Facebook dan Twitter, untuk membahas mengenai penghapusan konten yang dilarang. Namun hingga akhir September 2016 ini ketiga perusahaan media sosial tersebut masih belum maksimal, Facebook hanya menghapus 46%, YouTube menghapus 10% dan Twitter menghapus 1% dari konten yang dilaporkan melanggar hukum.

Jika pada awal tahun depan masih belum menunjukan perbaikan lebih lanjut, pemerintah Jerman akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memberikan sanksi kepada perusahaan media sosial tersebut.

 

Jangan lupa klik banner di bawah ini

Comments

comments